e goverment

Pada waktu kampanye pemilihan Gubernur Bali di salah satu TV nasional, calon Gubernur Prof.Dr.drg. I Gede Winasa yang juga Bupati Kabupaten Jembrana memaparkan program pendidikan gratis dan biayakesehatan gratis bila dia terpilih jadi Gubernur Bali. Apakah dia menghayal? Tidak. Program itu dalam tingkatlokal kabupaten Jembaran sudah diimplementasikan dan terbukti bisa berjalan. Namun dalam pemilihanternyata I Gede Winasa kalah dari calon dari PDIP , I Made Mangku Pastika yang juga mantan Bali. KapoldaMungkin nama besar Pastika mampu meredam visi Wisana yang sudah terbukti bisa diterapkan.

Namun dalam pemilihan E-Government Award yang diadakan oleh majalah Warta Ekonomi tahun 2009 , kabupaten Jembrana justru berhasil mempertahankan gelar juara tahun 2008 dalam penerapan E-government untuk tingkat kabupaten. Keunggulan Jembrana adalah penerapan kartu J-Card (Jembrana Card). Setiap warga Jembrana yang memiliki J-Card dapat pergi ke rumah sakit dan menunjukkan kartunya. Kartu akan ditempelkan ke mesin pembaca (card reader). Untuk otorisasi, si pasien cukup menempelkan tangannya. Di layar komputer akan terpampang riwayat medis si pasien dan pengobatan yang pernah diterimanya. Setelah diobati, si pasien boleh pulang dan cukup mengucapkan terima kasih.

Jembrana Card (J-card) juga ternyata berfungsi ganda. Selain kartu berobat, kartu ini juga sekaligus menjadi KTP dan ATM. Dengan penggunaan J-card sebagai KTP, pemerintah daerah bisa mengetahui jumlah, penyebaran dan tingkat ekonomi penduduknya. Menurut data, sudah 60% dari  263.000 warga Jembrana yang memiliki kartu J-card. Kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah untuk memproduksi kartu per hari.

Manfaat penting lain implementasi J-Card adalah untuk pelaksanaan e-voting atau pemilu dengan sistem elektronik. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting, rata-rata waktu yang dibutuhkan pemilih untuk memberikan suaranya hanya 25,83 detik. Tingkat keakuratan data hasil pemilihan bisa dipastikan akan lebih tinggi karena bebas dari kesalahan perhitungan manual dan kemungkinan manipulasi data seperti yang sering kita dengar pada pemilu tingkat nasional.

Prestasi kabupaten Jembrana dalam mengimplementasikan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sepatutnya menjadi benchmark bagi kabupaten lain di Indonesia. Pemerintah pusat atau provinsi bisa menginstruksikan ke seluruh jajaran pemerintah daerah di bawahnya untuk mencontoh dan menyempurnakan program J-card yang sudah berjalan di kabupaten Jembrana. Dengan demikian diharapkan seluruh kabupaten dan kotamadya di Indonesia akan mampu memberikan pelayanan publik yang memuaskan bagi warganya.

Permasalahan umum yang sering terjadi untuk penerapan system teknologi seperti ini adalah membengkaknya biaya pengadaan peralatan yang dibutuhkan. Padahal penggunaan teknologi tidak berarti harus dengan biaya ratusan milyar atau trilyunan rupiah. Pemerintah Jembrana sendiri menurut data hanya berinvestasi antara Rp 100-500 juta di tahun 2009. Tentu biaya inipun relatif tergantung jumlah penduduk yang harus dilayani. Namun pada hakekatnya, biaya tersebut harus bisa dibiayai dari alokasi anggaran pemerintah daerah yang bersangkutan untuk implementasi iptek di lingkungannya.

Pemerintah Pusat juga perlu memberikan penghargaan kepada kabupaten/kotamdadya yang terbukti berprestasi dalam implementasi iptek untuk peningkatan kesejahteraan warganya. Dalam sebuah tulisan berjudul Menyiasati Rendahnya Adopsi Iptek, dalam Buku Sains & Teknologi Jilid 2 (Penerbit Gramedia,2009), halaman 440, Fathoni Moehtadi, menyatakan bahwa untuk mendorong dan memotivasi pemda untuk semakin banyak memanfaatkan kandungan iptek dalam kegiatan, perlu diberikan penghargaan oleh pemerintah. Tugas memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menerapkan iptek ini adalah menjadi tanggung jawab Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Kita berharap untuk pemerintah daerah seperti Kabupaten Jembrana diberikanpenghargaan oleh KNRT sehingga bisa memicu daerah tersebut dan juga daerah-daerah lain untuk menerapkan iptek dalam pelayanan masyarakat.

Penerapan perangkat teknologi dan informasi dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat jelas sangatpenting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti apa yang telah dibuktikan pemerintah daerahkabupaten Jembrana. Kita mengharapkan pemerintah daerah lainnya bisa menerapkan di wilayahnya masing-masing. Pemerintah pusat juga perlu mendorong kebijakan penerapan e-government di daerah denganmemberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil menerapkan e-government dengan terwujudnyapelayanan yang lebih cepat, efisien dan peningkatan kemakmuran rakyat.